Fenomena Joker dan Badut-Badut Politik

Karya . Dikliping tanggal 6 Januari 2020 dalam kategori Esai & Opini

Pertarungan politik tingkat tinggi di negeri ini tak ubahnya dengan fenomena pasar gelap. Permainan apa saja boleh bersaing dalam pasar gelap itu, sampai kemudian sang waktu yang bicara apa adanya. Apalagi ketika Tuhan sudah menghendaki aib-aib itu terungkap sebagai viral, seperti yang diprediksi para jurnalis dan sastrawan kita akhir-akhir ini.

Di tengah pasar gelap, tentu saja yang terjadi mirip dengan arena perjudian. Misalnya Fulan pada suatu waktu memakai jasa Fulanah untuk mengalahkan Falan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan Fulanah dipakai jasanya oleh Falan untuk menyerang dirinya sendiri. Dalam politik pencitraan, kita mengenal istilah “victim playing”, suatu strategi yang membiarkan kalajengking berkeliaran (yang sudah tak berbisa), sampai pada suatu waktu dia diincar oleh ular berbisa lantas dipatoknya hingga tewas.

Dunia politik kita, kurang lebih sama licinnya dengan kecurangan-kecurangan dalam arena perjudian. Penuh lika-liku, misteri, dan tidak kasatmata. Bisa saja X mendirikan Y untuk menghantam Z. Namun dalam perkembangannya, Y tumbuh membesar hingga kemudian berbalik menyerang X. Kemudian dalam wacana kaum intelektual yang berkembang, seolah-olah Y adalah musuh sejati dari X, padahal justru yang membesarkan Y adalah X sendiri.

KSI -EsaiDalam kasus yang lebih mendunia, peristiwa runtuhnya gedung World Trade Centre (11 September 2001) yang menewaskan hampir 3000 orang, serta kerugian diperkirakan mencapai Rp 130 triliun. Mengajarkan kita betapa pasar gelap politik itu berlangsung dalam skala massif, dan faktanya telah dibuka oleh para pemainnya sendiri. Saat ini, telah dibangun opini publik yang menggiring kesepakatan umum, seakan-akan Al Qaeda adalah musuh utama Amerika Serikat (AS).

Namun, bila kita membaca analisis Noam Chomsky — yang prnah menyumbangkan artikelnya untuk buku Liber Amicorum 100 Thun Bung Karno — bagaimana peran AS yang membesarkan Al Qaeda selama 20 tahun untuk mendominasi Timur Tengah dari invasi Uni Soviet ke wilayah itu. Mereka direkrut, dilatih, difasilitasi, dan dipenuhi logistiknya demi kepentingan geopolitik AS di wilayah Timur Tengah. Namun, ketika Al Qaeda tumbuh dan membesar, tiba-tiba ia berbalik dan menjelma sebagai kekuatan baru dari lawan utama AS.

Kita juga mengetahui siapa dalang yang mengambil keuntungan politik di balik kemenangan penguasa militerisme (pasca 1965). Sebagai presiden dan orang nomor satu di negeri ini, Soeharto telah membiarkan terjadinya persekusi dan adu domba yang marak di mana-mana. Pihak yang lemah dan di bawah, akan dibiarkan tertuduh sebagai PKI, namun ketika yang di bawah meningkat posisinya, dia pun serta-nerta berbalik menuduh pesaingnya sebagai PKI pula.

Di sekitar daerah kami, ada dua keluarga besar yang saling bersengketa dalam hak kepemilikan tanah. Masing-masing menuduh lawannya sebagai PKI, padahal kedua keluarga besar itu sama-sama muslim, dan sama-sama rajin melakukan sembahyang. Di sisi lain, di sebelah barat desa kami ada keluarga pedagang keturunan Tionghoa yang menghuni asrama yang mereka dirikan selama puluhan tahun. Dalam asrama tersebut telah berkembang generasi anak, cucu, cicit, menantu, keponakan dan seterusnya. Mereka tak pernah bersengketa dalam soal tanah. Hidup mereka cukup rukun dan makmur. Sebagian anak-anak mereka bersekolah di SD Mardiyuana dan SMP Penabur (Katolik).

Saya agak miris melihat fenomena saudara-saudara kita yang kemakmuran ekonominya selalu di bawah standar mereka. Atau jangan-jangan mereka itulah yang disebut Tuhan sebagai warganegara yang menjaga komitmen ketakwaan. Karena memang nilai-nilai takwa merupakan hak bagi umat manusia, dan bukan menjadi monopoli agama tertentu. Jangan-jangan mereka itulah yang hidupnya sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan bahwa, “Allah akan menjamin kemakmuran hidup, bagi bangsa-bangsa yang menjaga nilai keimanan dan ketakwaannya.” (al-A’raf: 96)

Di negeri yang yang menjunjung-tinggi hukum dan keadilan, semestinya kita terus mendorong pihak berwenang agar mengungkap secara mendetil siapa saja oknum-oknum yang gemar mengumbar politik kebencian dan kedengkian, sambil menebar virus-virus permusuhan ke mana-mana (hate speech). Mereka bukan saja melanggar hukum, tapi telah melakukan komplotan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Sejatinya, seorang politisi maupun sastrawan yang baik tidak bermain di wilayah emosi yang membuat pemirsanya hanyut ke dalam permainan para tokoh, tetapi sanggup berdiri netral untuk mengambil jarak dari fenomena yang ada. Sebagaimana peneliti atau sosiolog yang memantau lika-liku kehidupan yang meliputi ruang-waktu, dijalani pada masanya, namun sanggup berdiri sebagai obyek yang mencari dan menganalisis kebenaran serta menyampaikannya kepada publik.

Bukan seperti penayangan film pesanan pemerintah korup, seperti “Pengkhianatan G30S/PKI” yang bermain di wilayah logika keras tanpa hatinurani. Hanya memancing emosi publik untuk membenci dan memusuhi pihak lain yang dianggap musuh. Akibatnya, muncullah kebijakan politik yang dikunyah masyarakat sebagai “ekstrim kiri”, kemudian muncul lagi tuduhan baru sebagai “ekstrim kanan”. Setelah pemerintah merasa kepepet dan sepak-terjangnya makin terbaca oleh rakyat, muncul lagi pembodohan baru, yakni “ekstrim tengah”. Konsekuensinya, seluruh dunia dan seisi alam raya ini diklaim sebagai ekstrim semua. Jadi, yang tidak ekstrim hanya Penguasa Orde Baru saja, seakan mengkultuskan dirinya sebagai sosok yang absolut.

Dengan itu, bobot religiusitas dan universalitas dalam karya seni tak pernah tersampaikan ke publik. Wajar saja negeri berpenduduk ratusan juta ini tak pernah melahirkan karya-karya besar yang diakui dunia. Dan ketika muncul seorang angkatan muda berkarya untuk sebuah keabadian, ia harus berani menghadapi risiko dihujat dan dicaci-maki, yang memang pembawaan karakter dan paternalisme Orba, yang telah mewariskan peradaban hitam-putih, analisis pukul rata, like or dislike dan seterusnya.

Akhirnya para seniman pun tak terkecuali. Mereka terperosok ke dalam jenis sastra absurd yang menjadi anutan, terperangkap oleh kegersangan dan ketidakadilan sistem yang diselenggarakan political will selama ini. Bagaimana mungkin mereka dapat nyaman berkarya secara independen, pada saat gurita kapitalisme mengepung keseharian hidup mereka.

Beda dengan penggarapan film 12 Years a Slave — yang juga diangkat dari sebuah novel–bergerak dengan yakin dalam alur cerita yang beruntun laiknya sebuah memoar atau otobiografi yang dialami langsung oleh penciptanya. Dan kita bisa lihat bagaimana karakter militerisme Indonesia dapat dibongkar dan ditelanjangi secara serius dalam film The Look of Silence (Joshua Oppenheimer), yang merupakan ciri khas dari tren seni post-modern, agar kebudayaan suatu bangsa sanggup membaca-diri, sadar diri, melangkah menuju metamorfosis untuk suatu jaman pencerahan (aufklaerung).

Dengan kualitas seni dan sastra yang membongkar gestur dan kelakuan para politisi korup, kita pun dapat membuka topeng-topeng mereka satu persatu. Sehingga dunia politik tidak lagi menjadi barang buruan kaum elit komprador, yang tak pernah punya niat untuk memakmurkan dan mencerdaskan rakyat kita. ***


Muakhor Zakaria, Pengamat sastra mutakhir Indonesia, Dosen Pendidikan Sastra dan Bahasa di perguruan tinggi La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Banten Selatan

Keterangan

[1] "Fenomena Joker dan Badut-Badut Politik" adalah artikel yang dikliping dari karya
[2] Esai & Opini ini merupakan karya yang tersiar sebagai hasil-kiriman langsung dari Penulis