Tantangan Universalitas dalam Sastra Indonesia

Karya . Dikliping tanggal 16 Januari 2020 dalam kategori Esai & Opini

”Karya sastra yang baik, di negeri-negeri miskin dan tertindas, harus sanggup menyuarakan kesewenangan dan ketidakadilan tanpa kecuali, apapun bentuk ketidakadilan itu, dan siapapun pelaku kesewenangan itu.” (Pramoedya Ananta Toer)

Saat ini, banyak karya sastra Indonesia yang memfokuskan diri pada hal-hal prinsipil mengenai perlawanan terhadap ketidakadilan yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Karya sastra yang bertema militerisme menjadi keniscayaan sejarah yang membuka mata-hati para sastrawan di era reformasi sekaligus era milenial ini. Kekuasaan militerisme yang mendukung dan mengendalikan karya sastra, tak urung menjadi tema tersendiri yang layak dipermasalahkan juga. Di masa pendudukan kolonial Belanda, suara karya sastra berperan selaku penyokong bagi kepentingan kolonialisme. Pun demikian halnya di era kekuasaan rezim Orde Baru. Ketika negara stabil dan pemerintah serius berjuang bagi kepentingan rakyat, tentu saja bisa dibenarkan jika karya sastra mendukung kekuatan militer yang memang tak bisa dipisahkan sebagai alat bagi jalannya stabilitas negara. Tetapi, ketika kesewenangan militer dipakai sebagai motor penggerak bagi jalannya ketidakadilan yang memihak kepentingan penjajah (Belanda), maka suara-suara rakyat yang tertindas berhak untuk menyatakan gugatannya. Pada tataran inilah, peran karya sastra harus berpijak menyuarakan amanat dan hati nurani rakyat yang tertindas.

Karena itu, kita bisa memahami, ketika musuh-musuh militer di masa kolonial Belanda tak lain dari kekuatan kelompok laskar rakyat yang kemudian disebut sebagai pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Dalam novel-novel yang terbit pada masa tersebut – kecuali Max Havelaar – yang dinamakan pejuang atau pahlawan adalah militer-militer yang mendukung pendudukan penjajah.Novel-novel itu hanya berperan sebagai pengikut yang menuruti arus kepentingan elit penguasa Belanda, termasuk novel yang ditulis oleh pengarang-pengarang bumiputera. Dalam buku “Pahlawan dan Pecundang: Militer dalam Novel-novel Indonesia” (2014), Aprinus Salam dan Ramayda Akmal mengutip novel yang sedang hangat menjadi perbincangan publik, Pikiran Orang Indonesia. Sebelum penerbitannya, novel itu sudah dibaca ribuan pembaca melalui internet dengan judul “Petunjuk dari Lubang Buaya”. Karya sastra dari seorang penulis kelahiran Banten tersebut, mengajak pembaca berpikir dalam skala prioritas yang prinsipil mengenai keindonesiaan kita. Konsekuensinya, persoalan militer dalam kesusastraan Indonesia masakini menjadi keniscayaan sejarah yang tak mungkin dianggap remeh oleh penulis sastra manapun di republik ini.

Dengan cerkas dan cekatan, sastrawan A.S. Laksana mengakui bahwa banalitas masyarakat Indonesia yang disokong oleh kekuatan militerisme untuk mempersekusi sesama saudara sebangsa dan setanah air, sejak tampilnya kekuasaan Orde Baru, dan setelah menggulingkan Presiden Soekarno (1965) adalah perkara terpenting dalam tema kesusastraan kita, bahkan hingga seratus tahun ke depan. Sebab, selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, para kroni dan kaki-tangannya sesama militer, telah berhasil membangun hegemoni untuk kepentingan kekuasaan di segala bidang, tak terkecuali di dunia kesusastraan. Posisi kesusastraan Indonesia, berdasarkan kenyataan itu, tak beda jauh dengan peran sastrawan bumiputera yang disokong penguasa Belanda, yang pada masa itu merasa kesulitan menempatkan dirinya di barisan perjuangan rakyat demi menegakkan keadilan dan kemerdekaan. Setelah Belanda pergi ternyata Jepang juga mengulangi watak dan karakteristik pembawaan Belanda terhadap kesusastraan Indonesia. Kekuasaan Dai Nippon sangat militeristik, bahkan mengarah pada cara-cara kekuasaan yang fasistik. Kesusastraan Indonesia pada masa ini, benar-benar kehilangan eksistensi dan jati dirinya, seakan tercerabut dari akar-akar yang dibangun dari kearifan lokal selama berabad-abad. Puisi dan karya sastra yang muncul akan dibabat habis jika saja tidak sanggup menyuarakan keunggulan dan kehebatan Jepang. Novel dan karya sastra liyan disamakan dengan senjata yang berfungsi sebagai alat penguasa selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Semuanya harus taat dan patuh tanpa syarat, bahkan tak boleh ada wacana tandingan untuk menyatakan gugatan apapun. Setelah Indonesia merdeka (1945), karya sastra, militer, dan kekuasaan negara yang dikendalikan Presiden Soekarno mengalami banyak perubahan secara signikan.

Namun, dalam upaya menghadapi rongrongan separatisme hingga kepentingan imperialisme Barat, dalam beberapa hal, keputusan politik pemerintah terpaksa harus menerapkan cara maupun aturan Belanda dan Jepang. Negara kini diperintah oleh orang Indonesia sendiri, begitu juga kekuatan militernya. Mau tidak mau karya sastra, terutama yang berkaitan dengan wacana militer, mengalami arus balik yang sangat menentukan sejarah republik ini. Para pejuang yang dulu dianggap momok yang dinistakan, kini telah berbalik arah menjadi pahlawan-pahlawan revolusi. Pada momen ini, novel-novel Indonesia banyak yang menampilkan sosok militer berjiwa humanis, anti kekerasan, dan memiliki sikap toleran yang tinggi terhadap masyarakat sipil. Sifat-sifat seperti itu – karena perjalanan militerisme Orde Baru yang totaliter – akhirnya diklaim sebagai milik kaum sipil yang berseberangan dengan jiwa kaum militer. Persaingan antara pemikiran sipil dan militer semakin mengerucut dalam novel Pikiran Orang Indonesia, yang banyak diilhami oleh polemik dan perseteruan antara kalangan pemuda yang menolak kekuasaan militerisme Orde Baru. Substansi terpenting dalam karya sastra berkualitas, tentu tak akan melepaskan diri pada pemihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Demikian pernyataan Pramoedya Ananta Toer, bahwa karya sastra yang menempatkan diri pada keabadian, harus berani melawan ketidakadilan, apapun bentuk ketidakadilan itu, dan pihak manapun yang melakukannya. Sikap anti-Belanda dan represi yang berkelindan dengannya, membuat Pramoedya yang pernah aktif dalam kubu Lekra, merasa berkewajiban menyuarakan cita-cita Presiden Soekarno yang gencar mengagungkan pesan bahwa revolusi harus diperjuangkan terus. Sebab, di negeri yang subur dan makmur ini, kapan saja, bom waktu kolonial bisa meletus.

KSI -EsaiSetelah Orde Baru lahir, tangan-tangan besi militerisme menggurita di seluruh lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Selama puluhan tahun, masyarakat sipil semakin tersubordinat dari waktu ke waktu. Orang-orang militer menguasai hampir seluruh kehidupan dan menjadi penjaga stabilitas kekuasaan negeri. Dengan memanfaatkan ideologi Pancasila yang disulap menjadijargon pembangunan, Orde Baru mengesahkan segala kemungkinan yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Pelbagai tindakan yang dianggap berbahaya akan dituduh subversif, makar, antek PKI, OTB, GPK, dan seterusnya. Pada masa itu, militer Orde Baru yang diwacanakan dalam karya sastra harus menjaga titah dan wasiat kekuasaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang menimbulkan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan). Mulailah novel-novel muncul dengan menggunakan tema militer sebagai pembela ideologi, abdi rakyat, yang merupakan bagian penting dari stabilitas pembangunan. Wacana ABRI dimunculkan sebagai pengayom dan pelindung rakyat desa. Sehaluan dengan propaganda militer di masa Belanda dan Jepang, yang diwacanakan sebagai manusia-manusia unggul yang menguasai seluruh aspek kehidupan. Pada perjalanannya, wacana tentang militer yang dianggap berseberangan dengan Orde Baru dilakukan penindasan besar-besaran, dan sama sekali tak diberi kesempatan untuk mengadakan perlawanan.

Novel Pikiran Orang Indonesia secara mendetil memaparkan tentang represi rezim yang bertahan lebih dari tiga dekade, telah mengguratkan dendam dalam jagat pena kesusastraan kita. Wacana militer yang digambarkan suci dan kudus selama berabad-abad, kini mengalami arus balik yang sangat menentukan arah peradaban baru Indonesia. Penulisnya yang terlahir pasca 1965, serta dimulainya kekuasaan militerisme Orde Baru, memberikan pengajaran bahwa segala kekuasaan yang diawali dengan ketidakadilan dan kesewenangan, pasti akan menghadapi pertentangan yang tak berkesudahan. Bahkan, dapat dipastikan pula mengakhiri kekuasaannya secara tidak wajar. Hal ini sudah dibuktikan secara gamlang dalam novel tersebut, bagaimana kelaliman itu dimulai, dijalankan, hingga diakhiri oleh para pelakunya. Setelah membaca ulang novel tersebut, saya teringat ucapan sastrawan Y.B. Mangunwijaya yang pernah menyatakan, bahwa pada waktunya nanti akan tumbuh benih-benih pengakuan publik tentang sesuatu yang dianggap penting dalam kesusastraan Indonesia, yakni tema-tema sederhana perihal orang-orang biasa yang normal, bukan tentang kehidupan orang-orang luar biasa yang terkesan glamor dan mewah, tetapi dangkal dan kosong pemikiran.

“Saat ini kita harus mulai belajar, bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali di antara kaum rakyat biasa sehari-hari, yang barangkali kecil dalam harta maupun kuasa, namun besar dalam kesetiaannya demi kehidupan,” demikian ujar Y.B. Mangunwijaya. Satu hal yang patut dibanggakan di era reformasi yang berjalan hampir bersamaan dengan pesatnya era milenial ini, adalah kemerdekaan yang menjadi buah-buah yang semakin dipetik oleh para penabur dan penanamnya. Era reformasi membuat segala hal ihwal yang semula tidak bisa diwacanakan – khususnya perihal militer – kini semakin menjelma dalam arus perbincangan publik yang terbuka, bahkan amat menakjubkan ketika mengejawantah dalam suatu karya sastra. Sisa-sisa militerisme masa lalu, yang kasak-kusuk bermain politik, menghalalkan segala cara untuk menghadirkan kembali ruh-ruh kekuasaan Orde Baru, kini semakin tak berdaya untuk menajamkan taringnya. Mereka juga tak punya energi untuk meluluhlantakkan pelbagai wacana yang mendiskreditkan kekuasaan totaliter. Termasuk novel Pikiran Orang Indonesia yang jauh-jauh hari telah melanglang buana dalam jagat maya, menampilkan data dan fakta akurat tentang kekejaman militerisme Orde Baru, yang dari waktu ke waktu semakin kokoh menciptakan benteng pengamannya sendiri. Wacana militer yang digambarkan dalam novel tersebut, semakin valid dari waktu ke waktu, bahkan semakin menjelma sebagai arus kekuatan tangguh yang melawan dominasi hoaks dan berita-berita politik yang bernafaskan ilusi dan khayalan belaka.

Karya sastra semacam itu, niscaya akan disusul oleh karya-karya sastra terbaru dari generasi milenial, yang mampu menghadapi tantangan universalitas, tidak mengotak-ngotak sosok pahlawan dalam kriteria hitam-putih belaka. Sosok pahlawan bukan semata-mata persoalan pemenang dan pecundang belaka. Masih banyak militermiliter yang baik dan idealis, yang konsisten menjaga akal sehatnya. Bahkan, akan terus berperan selaku pupuk-pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk persemaian tanah-tanah subur di bumi pertiwi kita ini. (*)


Chudori Sukra, Anggota Mufakat Budaya Indonesia (MBI) Jakarta

Keterangan

[1] "Tantangan Universalitas dalam Sastra Indonesia" adalah artikel yang dikliping dari karya
[2] Esai & Opini ini merupakan karya yang tersiar sebagai hasil-kiriman langsung dari Penulis