Sastra Kita Bermuka Dua

Karya . Dikliping tanggal 1 Maret 2020 dalam kategori Esai & Opini

Untuk seorang akademisi dan penulis amatiran seperti saya, memang sangat interesan membaca esai -esai Muhamad Muckhlisin, generasi milenial dan pemenang pertama lomba cerpen nasional (2017). Salah satu esai yang memukau banyak seniman dan sastrawan kita, “Perang Gagasan dalam Sastra Indonesia”. Membahas perkembangan sastra Indonesia sejurus dengan berbagai polemik yang menyertainya, dari zaman Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga militerisme Orde Baru.

Tentu saja beda jenis pewartaannya dengan esai-esai Malik Feri Kusuma, seorang aktivis HAM (kepala divisi KontraS) yang selalu mendakwahkan karya-karya sastra sebagai sarana ampuh untuk menentang dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Tetapi di sini, saya ingin menjabarkan faktor ekstrinsik, yakni bagaimana seorang pencipta karya sastra mengalami refleksi diri ketika dihadapkan pada situasi politik yang berbeda. Bagaimana seorang sastrawan mengalami delusi kejiwaan, keterbelahan psikologis, ketika pada momen tertentu menyatakan ‘ya’ tetapi pada saat yang lain terpaksa harus menyatakan ‘tidak’.

Hal yang paling umum dihadapi para sastrawan dalam posisi dilematis ini, apakah mereka akan memihak nilai-nilai kemanusiaan (religiositas yang otentik) ataukah sekadar membela ajaran agama, lebih tepatnya “formalisme hukum agama”?

H.B. Jassin dalam bukunya, “Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai” (Gunung Agung, Jakarta 1955) menegaskan, “Sastrawan angkatan 45 tidak mengabdi kepada suatu isme tertentu. Mereka hanya mengabdi pada kemanusiaan yang mengandung segala yang baik dari sekalian isme. Mereka juga tidak berpikir dengan istilah-istilah, melainkan hidup dari pusat pribadi manusia.”

Angkatan 45 hidup di tengah situasi krisis di masa pancaroba. Suatu kurun waktu yang penuh keganasan menghadapi musuh-musuh yang kasatmata maupun yang tak nampak. Revolusi fisik yang melahirkan revolusi-revolusi jiwa, diolah menjadi tambang-tambang sastra yang luar biasa daya imajinasinya, menyentuh pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia: Siapakah kita ini yang sebenarnya? Untuk apa kita ada, di sini, dan saat ini? Apakah cinta dan kebebasan itu? Apakah arti kebahagiaan dan kesenangan sesaat? Apakah menang dan sukses itu identik dengan bahagia?

Di sisi lain, mengolah karya sastra yang memukau, akan muncul pula problem yang berseberangan dengannya: Apakah siksaan dan penderitaan itu? Apa arti keadilan bagi rakyat jelata? Apakah arti keluarga dan persahabatan? Kenapa orang sampai tega berbuat kejam terhadap sesamanya? Apakah bermoral mengorbankan satu rakyat meskipun dengan dalih cita-cita nasional? Apa makna musibah dan malapetaka? Kenapa manusia harus mati? Dan kematian itu datang justru setelah ia gagal dan jatuh terpuruk?

KSI -EsaiPertanyaan-pertanyaan mendasar itu, diakui dengan jujur oleh H.B. Jassin, bahwa sosok Pramoedya Ananta Toer memang layak menjadi yang terdepan mewakili para pujangga dan sastrawan di negeri arsipel ratusan juta jiwa ini. Tidak mengherankan juga, jika ia termasuk satu-satunya pengarang Indonesia yang beberapa kali masuk dalam jajaran nominator untuk nobel di bidang kesusastraan. Bahkan, sejak tahun 1955, jauh sebelum Taufik Ismail menulis “Prahara Budaya” yang menjengkelkan itu, H.B. Jassin selaku gurunya pernah menulis seperti ini:

“Meskipun dalam cerita pendek dan roman-romannya melukiskan masa-masa revolusi,” demikian tegas H.B. Jassin, “tapi ia mampu menuliskannya tanpa ada pengultusan atau pendewaan terhadap bangsa dan revolusi itu sendiri. Pramoedya berhasil menggambarkan situasi revolusi, tetapi titik pusat perhatiannya konsisten pada harga diri manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.” (lihat: Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai, hal 195).

Beda dengan novel Ahmad Tohari, “Ronggeng Dukuh Paruk” (Penerbit Gramedia, 1982) yang meskipun menggambarkan situasi politik pasca 1965 dan nasib para seniman daerah, tapi lebih mewakili nasib penerbitnya yang cenderung “mencari aman”. Tema yang ditampilkannya memang sudah mewakili zamannya, dan dalam filsafat Heidegger disebut “sein und zeit” (lahir dalam kurun waktu tertentu). Tetapi, Ahmad Tohari khawatir dibayang-bayangi penguasa militer Orde Baru, hingga merasa keberatan untuk menggapai-gapai universalitas dalam khazanah sastra kelas dunia.

Persoalan kepatuhan pada syariat agama (formalisme hukum agama) meskipun ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi secara esensial memang berbeda. Terlebih pada karya sastra berkelas dunia yang selalu mengedepankan nilai-nilai religiositas yang otentik. Karya-karya Ahmad Tohari, sebagai seorang muslim yang taat, erat keitannya dengan karya pendahulunya, Ali Akbar Navis, atau yang akrab dengan sebutan A.A. Navis (1924-2003).

Tapi seumumnya para pujangga Angkatan 45, mereka menghadapi dilema politik Indonesia, berikut tarik-menarik kepentingan ideologi di sekitar tahun 1965, hingga tidak sedikit yang mengalami kevakuman (writer’s block). A.A. Navis mencoba bergelut dalam situasi ini, tetapi tentu saja – seperti pengakuan H.B. Jassin – tidak sekonsisten pergelutan pemikiran Pramoedya Ananta Toer.

Dalam hal ini, pengamat dan kritikus sastra Umar Junus justru blak-blakan “menggugat” A.A. Navis sebagai sastrawan yang “bermuka dua” (Horison, Juni 1972, hal 6). Masalahnya begini. Menurut Umar Junus, pada ending cerpen “Robohnya Surau Kami” (1956) Navis cenderung mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang formalisme hukum agama. Tetapi, kenapa setelah peristiwa politik 1965, dia menulis novel Kemarau yang cenderung mementingkan formalisme agama belaka?

Itulah tema sederhana, tapi sekaligus menyangkut persoalan fundamental mengenai realitas kehidupan konkret kita semua. Barangkali A.A. Navis sebagai sastrawan ingin mengekspresikan pandangan masyarakat Indonesia pada zamannya, baik di tahun 1956 maupun tahun-tahun pasca peristiwa politik 1965. Tetapi, kalau kesimpulannya seperti itu, pantas saja muncul sinyalemen dari Pramoedya yang disampaikan kepada penulis novel Pikiran Orang Indonesia pada saat peluncuran buku Liber Amicorum 100 Tahun Bung Karno di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (2001): “Sastrawan angkatan 45 lebih mengutamakan kemerdekaan jiwa dalam berkarya. Kemerdekaan itu harus direbut kembali oleh angkatan muda!” ***


Muakhor Zakaria, Dosen perguruan tinggi La Tansa, Rangkasbitung, Banten Selatan

Keterangan

[1] "Sastra Kita Bermuka Dua" adalah artikel yang dikliping dari karya
[2] Esai & Opini ini merupakan karya yang tersiar sebagai hasil-kiriman langsung dari Penulis ke Redaksi